Lutim.RedMOL.id - Warga Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel melakukan open donasi perbaikan jalan di Desanya.
Informasi yang dihimpun hingga saat ini, terhitung sudah sekitar 70 sak semen terkumpul dari masyarakat, ada juga yang menyumbang uang tunai.
Warga terpaksa open donasi lantaran jalan satu-satunya sebagai akses ke ibu kota sudah rusak parah namun tidak ada perhatian pemerintah.
Jalan di Desa tersebut merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagian juga aset dan kewenangan Pemkab Luwu Timur.
" Rencana hari Sabtu kami gotong royong cor jalan aspal yang sudah rusak parah, doakan semoga kami bisa selesaikan pemeliharaan jalan ini agar bisa dilalui dengan nyaman," Ucap warga kepada awak media, Rabu (03/12/2025).
Jalan yang menjadi akses dua Desa Kawata dan Parumpanai ini sejak lama dikeluhkan dan diprotes warga namun tidak ada perhatian pemerintah.
Pekan lalu, warga melakukan gotong royong membersihkan jalan ini bahkan aksi protes warga juga dilakukan dengan cara tanam pohon pisang di jalan.
Kerusakan jalan desa yang semakin parah seolah dibiarkan tanpa penanganan berarti. Lubang menganga, badan jalan ambles, dan setiap hujan turun akses berubah menjadi kolam lumpur. Bukan hanya menyulitkan aktivitas harian, kondisi ini juga mengancam keselamatan warga yang setiap hari melewati jalur tersebut.
Ironisnya, alih-alih mendapat perhatian dari pihak berwenang, justru masyarakat sendiri yang harus turun tangan. Warga menggalang donasi—dari uang receh hingga bahan material—hanya agar jalan yang menjadi urat nadi ekonomi desa dapat kembali layak dilalui. Langkah swadaya ini memperlihatkan betapa mereka sudah kehilangan harapan pada pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab.
Warga menilai, tindakan penggalangan donasi bukanlah bentuk protes biasa, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah desa maupun dinas terkait dianggap abai. Bertahun-tahun diprotes, tetapi perbaikan tak kunjung datang. Warga pun mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dan prioritas pembangunan yang dirasa tak menyentuh kebutuhan mendesak.
Kini, masyarakat hanya berharap suara kritis mereka didengar. Jalan rusak bukan sekadar masalah infrastruktur, tetapi cermin nyata dari kegagalan pengawasan dan tanggung jawab pemerintah. Sebab tidak seharusnya warga menambal jalan yang sudah lama masuk kategori “darurat” sementara pemerintah hanya terkesan menonton.
