Luwu Utara,RedMOL.id – Aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak sekaligus menyuarakan solidaritas terhadap polemik tunjangan DPR pusat meluas hingga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8).
Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan turut menyuarakan aspirasi mereka.
Pada siang hari para pendemo mengawali aksi di depan Mapolres Luwu Utara sekira pukul 2 siang. Mereka membawa spanduk bertuliskan kritik terhadap kebijakan kenaikan pajak yang dianggap membebani masyarakat kecil, di tengah masih tingginya harga kebutuhan pokok.
Mengiringi aksi, massa melakukan pembakaran ban bekas sambil berseru" Revolusi, Revolusi!!
“Pajak naik, rakyat makin tercekik. Sementara DPR malah menambah tunjangan. Ini bentuk ketidakadilan,” teriak salah satu orator aksi dari atas mobil komando.
Usai melakukan orasi para pendemo lalu bergerak ke Gedung DPRD Luwu Utara yang berjarak ± 2 Kilometer dari Mapolres.
Di Gedung DPRD para pendemo kembali melakukan orasi sambil menyuarakan kritikan tentang kenaikan pajak yang semakin aneh. Selain itu, mereka turut mengkritisi polemik tunjangan DPR yang semakin membebani rakyat.
Disini massa aksi kembali melakukan pembakaran ban bekas hingga terlihat asap hitam meliputi gedung DPRD.
Sesaat setelah melakukan orasi para pendemo akhirnya berhasil memasuki ruang kerja DPRD namun tak satupun anggota DPRD yang ditemui.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Luwu Utara.
Para demonstran menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan kenaikan pajak, serta mendesak DPR untuk membatalkan penambahan tunjangan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Koordinator aksi, Arjun mengatakan bahwa aksi di Luwu Utara merupakan bentuk solidaritas terhadap gerakan serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Adapun Tuntutan Pendemo:
1. Menolak keras kenaikan gaji dan tunjangan DPR.
2. Mengutuk arogansi wakil rakyat yang merendahkan martabat masyarakat.
3. Menuntut keadilan dan kepedulian terhadap insiden ojol yang dilindas.
4. Mengingatkan agar DPR tunduk pada semangat Inpres No. 1 Tahun 2025, bukan malah melawan arah kebijakan negara.
5. Stop segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
6. Bebaskan seluruh massa demonstrasi yang ditahan tanpa syarat.
Dalam ruangan DPRD massa aksi pun kecewa disebabkan tak berhasil menemukan anggota DPRD hingga massa melakukan pengerusakan pasilitas dan menimbulkan Kerugian:
1. 5 Kaca Meja pecah, Kursi Patah dan dinding yang terbuat dari tripleks terlepas yang berada di Ruang Rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Luwu Utara.
2. Lebel nama ruang Komisi II terlepas.
3. Ruang rapat paripurna DPRD nampak berantakan.
“Kami ingin suara masyarakat Luwu Utara juga terdengar. Ini bukan hanya soal pajak, tetapi juga soal keadilan dan kepedulian wakil rakyat terhadap konstituennya,” ujarnya.
Sampai saat ini blum ada pihak anggota DPRD yang bersedia menemui pendemo dan dilaporkan tidak ada bentrok fisik terjadi karena berhasil dihalau pihak TNI dengan pendekatan yang humanis.
