Lutim.RedMOL.id – Kebijakan mutasi dan pelantikan sejumlah pejabat eselon II, III, dan kepala puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menuai sorotan dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Salah satunya datang dari Muh Rafii, Ketua DPP Banom Kajian dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI).
Rafii menilai, dari struktur pejabat yang dilantik, tampak adanya kejanggalan dalam penempatan posisi strategis, yang menurutnya terkesan terburu-buru dan tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan objektif kinerja.
“Saya melihat ada beberapa posisi yang terlalu dipaksakan. Contohnya, Plt Sekda yang juga merangkap dua jabatan, sebagai Kepala Dinas PUPR dan Pelaksana Tugas Sekda. Sementara di sisi lain, pejabat senior yang tak lama lagi pensiun justru diturunkan menjadi kepala dinas. Ini menimbulkan pertanyaan soal dasar kebijakan mutasi tersebut,” ujar Rafii saat dimintai tanggapan, Kamis (13/11/2025).
Menurut Rafii, pengisian jabatan rangkap di posisi strategis seperti Sekda bisa berdampak pada efektivitas koordinasi pemerintahan.
“Sekda itu motor penggerak birokrasi. Kalau merangkap jabatan teknis seperti PUPR, tentu fokus dan koordinasinya akan terbagi. Ini berpotensi mengganggu kinerja lintas perangkat daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rafii mengingatkan bahwa mutasi seharusnya tidak dijadikan instrumen politik atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai upaya memperkuat sistem birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan publik.
“Mutasi itu sah secara administratif, tapi jangan sampai menciderai prinsip meritokrasi. Pejabat publik harus ditempatkan karena kompetensi dan integritas, bukan karena kedekatan personal. Kalau tidak, maka birokrasi hanya sibuk mengganti orang, bukan memperbaiki pelayanan,” tegas Rafii.
Sebagai Ketua DPP Banom Kajian dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan AMJI-RI, Rafii menyatakan pihaknya akan mengumpulkan data dan melakukan analisis lanjutan terhadap pola mutasi tersebut untuk menilai apakah kebijakan itu sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Kami tidak dalam posisi menuding, tapi ingin memastikan agar setiap kebijakan publik dijalankan secara transparan dan proporsional. Karena dampak akhirnya selalu dirasakan oleh masyarakat,” tutup Rafii.
Reporter: Tim AMJI-RI
