Gambar ilustrasi print out
Lutim.RedMOL.id - Sejumlah Kepala Desa dan Kepala Sekolah di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel mengaku diintimidasi oleh oknum-oknum wartawan yang mengaku dari media online lokal Luwu Timur untuk berkontrak, bahkan oknum wartawan ini sering mengintimidasi dengan menyebut akan melaporkan ke Bupati Luwu Timur jika tawarannya tersebut tidak diterima.
Kasus ini menjadi potret buruk bagi profesi wartawan yang seolah olah seperti malaikat pencabut nyawa untuk para kepala desa dan kepala sekolah dengan mengandalkan nama Bupati Luwu Timur untuk memaksakan kehendak namun melabrak aturan hukum.
Dengan bermodalkan print out berita yang dimuat di media onlinenya, oknum wartawan ini memaksakan diri untuk berkontrak hingga ratusan ribu rupiah setiap bulannya di desa dan sekolah sementara diketahui bersama bahwa modal print out menggunakan kertas HVS tidak menghabiskan dana hingga puluhan ribu rupiah.
“Inimi susahnya pak teman teman atau oknum mengaku wartawan, dia paksakan kita kontrak sementara dia tidak punya Koran atau majalah katanya diprintkan berita, na itu tidak bisa dijadikan spj kita diajak korupsi kalau begitu, kami kecuali Kominfo yang memang ada anggarannya khusus, kalau itu bisa di desa dengan sekolah semua media online pasti mau kontrak, apa lagi inspektorat sudah larang keras kita kontrak media online” Cetus salah satu Kepala Desa yang minta namanya dirahasiakan.
Senada dengan Kepala Desa, sejumlah Kepala sekolah juga mengaku mengalami hal serupa.
“Memang sering sekali datang paksa kontrak media onlinenya, sampai- sampai saya pernah diancam kalau saya tidak mau, saya dilaporkan ke Bupati supaya dimutasi, saya sempat kaget saya bilang dalam hati jangan karena ini oknum wartawan merasa berkuasa mau ancam kita, intinya pak, kalau tidak dikontrak sembarang dia intimidasi kita,” Berang Kepala Sekolah yang juga memohon namanya dirahasiakan.
Usut punya usut rupanya oknum wartawan yang diduga memaksakan kehendak berkontrak di Desa dan Sekolah medianya juga telah berkontak di Dinas Kominfo Luwu Timur dan DPRD Luwu timur, tentu ini harus menjadi perhatian serius Bupati Luwu Timur agar mengatensi ke Sekolah dan Desa demi menjaga citra Bupati untuk tidak semudah itu menyebut Bupati dalam memaksakan kehendak yang nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
