Luwu Timur,RedMOL.id — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin parah terlebih di 4 hari terakhir di Kabupaten Luwu Timur mendorong Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) bersama sejumlah aktivis untuk melakukan aksi penyampaian aspirasi ke Gedung DPRD Luwu Timur, Rabu 17 September 2025
Rombongan dipimpin langsung oleh Sekretaris MPC PP Luwu Timur, Abdul Rauf Ladewang, yang menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis BBM yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti nelayan, petani, dan sopir angkutan.
“BBM adalah kebutuhan pokok masyarakat, bukan barang mewah. Fakta di lapangan, sudah empat hari terakhir Luwu Timur mengalami kelangkaan parah dengan antrean panjang yang luar biasa. Ditambah lagi, pernyataan Pertamina yang menurut kami tidak masuk akal—kemarin ramai diberitakan bahwa pasokan aman, tetapi faktanya hingga hari ini BBM tetap sulit didapat dan kelangkaan masih terjadi. Antrian kendaraan pun masih sama seperti kemarin. Karena itu, kami menduga Pertamina hanya melakukan pengalihan isu dan pembohongan publik.
Selama ini juga, SPBU sering kehabisan stok bahkan sebelum tengah hari. Akibatnya nelayan, petani, hingga sopir angkutan menjadi korban. Kami minta DPRD bersikap tegas dan menekan pihak terkait agar persoalan ini segera diselesaikan,” tegas Abdul Rauf dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi BBM, guna mencegah dugaan praktik penimbunan dan penyelewengan distribusi, terutama BBM bersubsidi.
DPRD Terima Aspirasi, Sepakati 7 Poin Tindak Lanjut
Aksi tersebut diterima oleh sejumlah anggota DPRD lintas fraksi di ruang aspirasi DPRD, dipimpin oleh Drs. Sarkawi Hamid, anggota Komisi II. Dalam dialog panjang yang berlangsung hangat namun kritis, disepakati delapan poin penting sebagai langkah konkret menindaklanjuti situasi darurat BBM di Luwu Timur yang di bacakan oleh pimpinan rapat:
1. Lutim Darurat BBM, MPC Pemuda Pancasila dan Aktivis Sambangi DPRD Tuntut Solusi DPRD akan segera menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama pemerintah daerah, pihak Pertamina, dan pengelola SPBU guna merumuskan solusi jangka pendek dan panjang terkait kelangkaan BBM subsidi di Luwu Timur.
2. Mendorong Pertamina untuk menindak tegas praktik penimbunan BBM bersubsidi dan non-subsidi, serta memastikan distribusi tepat sasaran sesuai ketentuan Perpres No. 191 Tahun 2014 Jo. No. 69 Tahun 2021. Termasuk menghentikan praktik penjualan BBM subsidi ke pihak industri.
3. Meminta SPBU agar lebih ketat dalam verifikasi dokumen, seperti uji KIR dan surat rekomendasi resmi dari instansi pemerintah. SPBU diimbau untuk tidak melayani pihak yang tidak berhak.
4. Mendesak Pertamina untuk menambah kuota BBM secara maksimal ke seluruh SPBU. Jika sebelumnya hanya 8.000 liter, diharapkan bisa mencapai minimal 16.000 liter per hari, bahkan hingga 18.000 kiloliter sesuai kontrak masing-masing SPBU. Termasuk penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun 2025.
5. Untuk menghindari antrean panjang, DPRD meminta Pertamina dan pihak terkait menambah jam operasional pengisian BBM serta mengatur jadwal layanan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
6. Menegaskan bahwa dengan kuota yang tersedia, yaitu 96 kiloliter untuk Solar dan 178 kiloliter untuk Pertalite, seharusnya tidak ada kelangkaan. DPRD mendorong langkah-langkah proaktif agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
7. DPRD akan melakukan kunjungan kerja ke terminal BBM dan pihak Pertamina Patra Niaga untuk memastikan distribusi berjalan sesuai prosedur dan untuk mencegah krisis serupa terjadi kembali.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, baik DPRD maupun MPC Pemuda Pancasila dan para aktivis berharap penanganan darurat BBM di Luwu Timur bisa segera dituntaskan secara nyata, bukan sekadar janji.
